Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah
agar menjalin kerja sama dengan FPI. Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan,
kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Menurut Gamawan, kerja sama bisa dilakukan untuk
program-program yang baik. "Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk
hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar
Gamawan dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan
Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menduga, Menteri Dalam
negeri Gamawan Fauzi hanya
bercanda saat mengimbau kepala-kepala daerah mau bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI). "Ya mungkin Pak Mendagri agak kepleset atau sedang bercanda ya," ujar Ganjar, Jumat (25/10/2013).
bercanda saat mengimbau kepala-kepala daerah mau bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI). "Ya mungkin Pak Mendagri agak kepleset atau sedang bercanda ya," ujar Ganjar, Jumat (25/10/2013).
Dikatakan oleh Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi)
organsisasi sayap PDI Perjuangan,
Profesor Hamka Haq.
"Imbauan Gamawan tendensius. Seolah diperalat kaum
radikali intoleran. Soal lurah di Lenteng Agung, Gamawan mendukung tuntutan
kaum Intoleran, memindahkan Lurah Susan dengan alasan agama. Imbauannya jelas,
mencederai konstitusi asas kebangsaan. Sekarang Gamawan menyakiti perasaan
warga yang merasa pernah dizalimi oleh FPI," ujar Profesor Hamka Haq dalam
pernyataannya yang diterima Tribunnews.com, Jumat (25/10/2013)
Partai Gerindra menilai pernyataan Menteri Dalam Negeri,
Gamawan Fauzi yang menyarankan Kepala Daerah bekerjasama dengan Front Pembela
Islam (FPI) tidak bijak.
"Mendagri tidak bijak menyebut organisasi FPI, sebab
organisasi itu ada ribuan kenapa yang disebut FPI," kata Martin Hutabarat,
anggota Dewan Pembina Gerindra, Jumat (25/10/2013).
"Saya kira Mendagri bukan takut, hanya Mendagri
seringkali bicaranya nyeleneh, yang tidak perlu dia katakan tapi dia
katakan," katanya.
Salah satunya dilontarkan oleh anggota Komisi III DPR RI,
Eva Kusuma Sundari.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu
mengatakan bahwa FPI adalah ormas yang tidak memiliki badan hukum. Anggota FPI,
kata dia, juga dikenal sebagai pelanggar hukum, pengusung khilafah dan pro
kekerasan. Sehingga Eva menilai ormas itu tidak patut diberikan disposisi
kepada pemda-pemda.
"Mendagri disorientasi, membahayakan penegakan hukum di
daerah dan pelaksanaan prinsip konstitusionalisme," kata Eva di Jakarta,
Jumat (25/10/2013).
"Supaya tidak tanggung-tanggung, kenapa tidak sekalian
disarankan pemda kerja sama dengan ormas gang motor saja? Toh sama-sama
berwatak premanisme? Mendagri tampaknya ketakutan, teror FPI berupa pengrusakan
kantor kemendagri berdampak efektif," ungkapnya.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, FPI
selama ini membantu Pemprov DKI agar tidak ada lagi pekerja seks komersial.
"Baik-baik saja sama kita. Selama ini kan FPI membantu
kita supaya enggak ada lagi PSK, he-he-he..," kata Basuki di Balaikota
Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Nurul Arifin
mempertanyakan maksud Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang memberi imbauan
kepada kepala daerah, bekerja sama
dengan Front Pembela Islam (FPI) dalam menjalankan pembangunan dan program di
daerah.
Menurut Nurul, imbauan Mendagri layak dipertanyakan karena
dapat terjadi banyak penafsiran di dalamnya.
"Kenapa harus FPI, apa enggak ada yang lain untuk
mengawasi? Saya akan pertanyakan lebih lanjut pada Mendagri. Emang enggak ada
yang lain, yang kredibilitasnya lebih baik dari FPI," kata Nurul, Kamis (24/10/2013) kemarin.
Front Pembela Islam (FPI) melalui juru bicaranya Munarman SH
mengecam pernyataan politisi Partai Golkar, Nurul Afirin yang mempertanyakan
apa yang dikatakan oleh Mendagri Gamawan Fauzi.
Munarman menegaskan, pernyataan Nurul Arifin tidak layak
didengar.
"Nurul Arifin dari Partai Golkar. Ada kader dari Partai Golkar yang korupsi soal pengadaan Al
Quran. Jadi, ngapain dengar omongan dari
orang yang organisasinya banyak terlibat korupsi. Ngurus anggotanya saja tidak
becus," kritik Munarman dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com,
Jumat (25/10/2013).
Komentar saya : it’s ok! No problem. Kenapa pada sentiment amat
sich! FPI cuma keliatan jelek di media mainstream, tapi masyarakat yang langsung merasakan manfaat dari FPI. Bukan masyarakat yang demen dugem lho ya. heheh...
sumber (tribunnews.com)
sumber (tribunnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar