JAKARTA - Anggota Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP), Teuku Ramly Zakaria, memastikan bila Ujian Nasional (UN) dihapuskan, justru akan memberikan dampak buruk pada dunia pendidikan di Indonesia. Sebab, apabila dihapus, tidak ada instrumen yang menjadi tolak ukur kemajuan pendidikan.
Kalau tidak ditentukan demikian, semua sekolah meluluskan 100 persen siswanya. Ini berbahaya," ujar Teuku dalam diskusi Polemik yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/10/2013).
Teuku menjelaskan, justru dengan instrumen UN sebagai standar kompetensi kelulusan, dapat menjadi stimulus kepada semua pihak, baik dari Pemerintah, guru sampai siswa untuk mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik.
"Mendorong guru untuk mengajar secara baik. Mendorong siswa agar belajar dengan baik dan mendorong Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan," tutur Teuku.
Sementara, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Golkar, Zulfadli menegaskan sebaiknya pemerintah memberikan kewenangan yang maksimal kepada BNSP sebagai lembaga yang independen menyelenggarakan UN.
"Harusnya kan dilaksanakan oleh lembaga mandiri, profesional dan tidak ada campur tangan pemerintah. Tapi ini BNSP malah dikebiri. Jadi belum perjalan," ucap Zulfadli.
(tribunnews.com)
Kalau tidak ditentukan demikian, semua sekolah meluluskan 100 persen siswanya. Ini berbahaya," ujar Teuku dalam diskusi Polemik yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/10/2013).
Teuku menjelaskan, justru dengan instrumen UN sebagai standar kompetensi kelulusan, dapat menjadi stimulus kepada semua pihak, baik dari Pemerintah, guru sampai siswa untuk mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik.
"Mendorong guru untuk mengajar secara baik. Mendorong siswa agar belajar dengan baik dan mendorong Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan," tutur Teuku.
Sementara, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Golkar, Zulfadli menegaskan sebaiknya pemerintah memberikan kewenangan yang maksimal kepada BNSP sebagai lembaga yang independen menyelenggarakan UN.
"Harusnya kan dilaksanakan oleh lembaga mandiri, profesional dan tidak ada campur tangan pemerintah. Tapi ini BNSP malah dikebiri. Jadi belum perjalan," ucap Zulfadli.
(tribunnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar