Mantan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Prof Sutarmadi mengingatkan pemerintah supaya rencana pembongkaran Masjid Baitul Arif di gedung bekas komplek perkantoran Suku Dinas Teknis Jl Jatinegara Barat tidak menyakiti hati umat Islam. Sutarmadi menyarankan, sebelum masjid tersebut dibongkar hendaknya pemerintah memikirkan solusi sementara bagi jamaah Baitul Arif yang selama ini menggunakan masjid tersebut untuk beribadah.
"Bisa dibuat Masjid yang baru terlebih dahulu baru masjid ini dibongkar," kata Prof Sutarmadi kepada Suara Islam Online, di Kampus Universitas Azzahra, Jl Jatinegara Barat, Balimester, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2013).
Mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur itu juga mengingatkan trilogi kerukunan beragama yang selama ini diajarkan pemerintah.
"Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Ini harus dijaga," kata Sutarmadi sembari bertanya apa konsep ini sekarang masih diajarkan atau tidak.
Dalam kasus rencana pembongkaran Masjid Baitul Arif, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Azzahra ini mengakui bahwa tanah yang di atas masjid itu memang tanah milik pemerintah. Tetapi, dia mengingatkan, supaya pembongkaran ini jangan sampai menyakiti hati masyarakat.
"Sebab konflik agama itu bisa diketahui awalnya tapi tak bisa diketahui akhirnya," katanya.
(suara-islam.com)
"Bisa dibuat Masjid yang baru terlebih dahulu baru masjid ini dibongkar," kata Prof Sutarmadi kepada Suara Islam Online, di Kampus Universitas Azzahra, Jl Jatinegara Barat, Balimester, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2013).
Mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur itu juga mengingatkan trilogi kerukunan beragama yang selama ini diajarkan pemerintah.
"Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Ini harus dijaga," kata Sutarmadi sembari bertanya apa konsep ini sekarang masih diajarkan atau tidak.
Dalam kasus rencana pembongkaran Masjid Baitul Arif, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Azzahra ini mengakui bahwa tanah yang di atas masjid itu memang tanah milik pemerintah. Tetapi, dia mengingatkan, supaya pembongkaran ini jangan sampai menyakiti hati masyarakat.
"Sebab konflik agama itu bisa diketahui awalnya tapi tak bisa diketahui akhirnya," katanya.
(suara-islam.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar