Minggu, 06 Oktober 2013

Prof Jimly Asshidiqie: Budaya Pop Bentuk Pemimpin Tak Berkualitas

Saat ini, kondisi politik dan ekonomi bangsa Indonesia sudah serba liberal. Ekonominya mengusung pasar bebas, begitu juga politiknya.  Dengan demokrasi liberal, jabatan pun bisa dilelang secara terbuka, mulai dari lurah hingga dirjen. Akbatnya, kuantitas dinomorsatukan, sementara kualitas dikesampingkan.

Demikian dikatakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly As-Shidiqi dalam Pengajian Bulanan yang diadakan oleh PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Jumat (4/10) malam, dengan tema “Kepemimpinan Nasional”.

Hadir sebagai narasum, Mochtar Pabotinggi (pengamat politik), Akbar Tanjung (Ketua Dewan Pembina Partai Golkar), Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah), dan Jimly As-Shidiqi (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP).

Bicara kepemimpinan, belakangan ini mulai mengarah pada 2014. Budaya Pop pun menjadi trend terkait pemimpin yang dipilih rakyat. Siapa yang pop, maka dia  yang akan mendapat kepercayaan  masyarakat.  Padahal, bicara kepemimpinan nasional, tidak bisa menggantungkan diri pada ketokohannya semata.

 “Namun realitanya, kualitas pun menjadi nomor dua. Yang penting adalah kuantitas. Siapa yang mendapat suara terbanyak, dialah yang memimpin. Semuanya jadi serba ngepop. Seharusnya jangan menjadikan masyarakat semakin pragmatis tanpa idelisme,” kata Jimly.

Pemimpin yang dipilih dengan menunggangi demokrasi liberal atas dasar budaya pop , tidak akan memberi arah bagi kemajuan bangsa. Harus diakui, saat ini peranan media besar sekali. Boleh dibilang, media  sudah menjadi cabang kekuasan baru. Kita merasa prihatin jika sampai muncul kartel baru, sehingga membahayakan bagi demokrasi.

“Terlebih lagi, trendnya, ketika pengusaha sudah mulai menguasai media, meski awalnya hanya pendonor, kemudian mengusai media, lalu bergabung di parpol, setelah itu mencalonkan diri sebagai capres. Suatu ketika perlu UU baru untuk mengatur itu.”

Lebih lanjut Jimly mengatakan, jangan hanya karena dikatakan oleh media dan berdasarkan survei, masyarakat tidak punya kesadaran saat memilih. Akibatnya hanya ikut-ikutan. Media dan pengamat yang salah mempersepsikan kepada publik, bisa menjadi salah arah. “Jadi tidak perlu terpaku dengan persepsi, tapi harus punya tanggunga jawab dan ideliasme dalam menentukan pilihan.”

“Terpenting, dari sekedar ngepop, adalah upaya menegakkan dan menata sistem. Jika sistemnya baik meskipun orangnya buruk, maka orang tersebut bisa menjadi baik. Tapi kalau sistemnya buruk, walau dia seorang kiai, mereka akan menjadi buruk juga,” tukas Jimly.

Jimly memberi contoh kasus di Mahkamah Konstitusi (MK).  Meski sistemnya baik, tapi kualiats kebejatan moral pejabatnya sudah berlebihan, maka keadaannya menjadi parah. Agar berada di track yang benar, maka sistem maupun orangnya harus sama –sama  baik. “Ke depan, sistem perekrutan di MK akan dievaluasi. Negara ini memang harus dibenahi sistemnya.“

Menata Sistem

Pemimpin harus menciptakan, membangun, menata dan memutakhirkan sistem kelembagaan. Sistem dan aturan itu harus dikerjakan. Sesungguhnya yang memimpin itu bukan dirinya, tapi sistem. Al Quran itu sistem, sedangkan Muhammad saw adalah teladan. Sistem harus efektif dan efesien bekerja. Kalau sistem tidak bekerja, pemimpin juga tidak bekerja. Pemimpin juga harus menjadi uswatun hasanah.

Jimly menegaskan, meski dipilih rakyat, pemimpin yang dipilih harus mengakomodasi kelas menengah.”Kegagalan Mursi di Mesir adalah karena tidak mengelola dengan baik kelas menengah,” kata Jimly.


(voa-islam.com)